Partisipasi Politik dan Pemilihan Umum


Ardhiana Sitarusmi

Administrasi Fiskal
Mata Kuliah Pengantar Ilmu Politik
Laporan Bacaan “Partisipasi Politik dan Pemilihan Umum”

A. Partisipasi Politik
Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M.Nelson dalam No Easy Choice : Political and Participation in Developing Countries, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk me mpengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap, sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.
Joan M. Nelson membagi partisipasi politik ke dua golongan, yakni partisipasi yang bersifat otonom (autonumus participation) dan partisipasi yang dimobilisasi (mobilized participation).

Tipologi Partisipasi Politik

Ω Milbrath and Goel :
1. Apatis, merupakan orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik
2. Spektator, merupakan orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilu.
3. Gladiator, merupakan mereka yang tidak secara aktif terlibat dalam proses politik.
4. Pengkritik, dalam bentuk partisiapasi tak konvensional.

Ω Berdasarkan kegiatannya:
1. Partisipasi aktif; mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan pemerintah.
2. Partisipasi pasif; kegiatan yang hanya menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah.
3. Apatis; bersikap tidak peduli terhadap situasi politik di tempatnya.
Ω Berdasarkan jumlah pelaku:
1. Individual
2. Kolektif
 Konvensional
 Non Konvensinal/agresif
Model Partisipasi Politik, menurut Paige:
1. Apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi, partisipasi poltiknya cenderung aktif.
2. Apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah, partisipasi politiknya cenderung pasif-tertekan(pasif).
3. Apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah, partisipasi politiknya aktif cenderung militan radikal.
4. Apabila kesadaran poltik sangat rendah dan kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi, partisipasinya cenderung pasif.

B. Pemilihan Umum
Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sebuah sarana partisipasi politik bagi masyarakat, terutama di negara demokrasi.
Sistem Pemilu
Ω Single-member constituency (Sistem Distrik)
Ciri-cirinya:
1. Negara dibagi atas satuan kecil geografis (distrik-distrik)
2. Jumlah distrik sama dengan jumlah kursi yang diperebutkan.
3. Tiap distrik hanya meloloskan seorang wakilnya.
4. Kandidat yang lolos merupakan kandidat yang memperoleh suara mayoritas di distrik yang bersangkutan (the first post the post).
5. Partai tidak berperan besar dalam Pemilu.
6. Popularitas kandidat jauh lebih signifikan perannya.
7. Adanya hak recall.
Kelemahan:
1. Sistem ini kurang memperhatikan partai-partai kecil dan golongan minoritas.
2. Sistem ini kurang representatif. Calon yang kalah dalam suatu distrik kehilangan suara-suara yang telah mendukungnya, hal ini berarti ada suara yang tidak diperhitungkan sama sekali.
Kebaikan:
1. Karena kecilnya distrik, maka wakil terpilih dapat dikenal oleh penduduk distrik, sehingga hubungannya dengan penduduk distrik lebih erat dengan demikian akan lebih terdorong memperjuangkan kepentingan distriknya.
2. Sistem ini mendorong ke arah integrasi partai-partai politik.
3. Berkurangnya partai akan meningkatkan kerjasama antar partai-partai.
4. Sistem ini sederhana dan mudah dilaksanakan.
Ω Multi-member constituency (Sistem Perwakilan Berimbang/ Proporsional)
Ciri-cirinya:
1. Negara dibagi atas “daerah-daerah pemilihan”
2. Jumlah kursi untuk tiap-tiap daerah pemilihan beragam sesuai jumlah pemilih (imbangan penduduk) di daerah tersebut.
3. Tiap kursi memiliki batas minimum suara yang harus diraih.
4. Pemenang dari daerah pemilihan tersebut lebih dari satu orang.
5. Partai berperan besar dalam kelolosan kandidat.
Kelemahan:
1. Sistem ini mempermudah fragmentasi parpol. Besarnya kemungkinan untuk meraih kursi membuat partai-partai enggan untuk bekerjasama.
2. Wakil yang terpilih merasa dirinya lebih terikat kepada partai dan kuang merasakan loyalitas kepada daerah yang telah memilihnya karena besarnya peran partai dalam meloloskan wakilnya.
3. Banyaknya partai yang bertarung menyebabkan sukar terbentunya pemerintahan yang stabil.
4. Biaya pelaksaannya besar dan agak rumit
Kebaikan:
1. Sistem ini represntative, setipa suara turut diperhitungkan dan praktis tidak ada suara yang hilang.
2. Sistem ini adil karena setiap golongan memiliki peluang yang sama untuk menempatkan wakilnya di parlemen.

Sumber bacaan:
Budiardjo, Miriam. 2000. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama.