KONVERSI MINYAK TANAH KE BAHAN BAKAR GAS


Ardhiana Sitarusmi
Ilmu Administrasi Fiskal
Mata Kuliah Ilmu Politik
KASUS : KONVERSI MINYAK TANAH KE BAHAN BAKAR GAS

Subsidi energi, baik listrik maupun BBM, telah menjadi momok menakutkan bagi pengambil keputusan di Republik Indonesia ini. Pemerintah dipusingkan bukan hanya oleh rumitnya merancang pembangunan dan menentukan prioritas dalam penyusunan RAPBN, tetapi juga dengan besarnya subsidi – terutama BBM – yang harus ditanggung setiap tahun. Karena itulah, pemerintah bersama DPR telah bersepakat untuk menghapuskan subsidi BBM secara bertahap seperti tertuang dalam UU No. 25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas). Meskipun demikian, subsidi minyak tanah dikecualikan. Dengan kata lain, meski telah menerapkan harga pasar untuk bensin dan solar, pemerintah masih mensubsidi minyak tanah untuk keperluan masyarakat berpendapatan rendah dan industri kecil.
Namun subsidi minyak tanah dalam dua tahun terakhir masih terasa memberatkan karena besarnya volume yang harus disubsidi, seiring dengan berbagai krisis dan transisi yang terjadi dalam managemen energi nasional. Kondisi ini diperberat pula dengan bertahannya harga minyak dunia pada kisaran USD 50-60 per barel.Seperti yang kita ketahui, saat ini Pemerintah Indonesia berencana mengonversi penggunaan sekitar 5,2 juta kiloliter (kl) minyak tanah kepada penguanaan 3,5 juta ton Liquefird Petroleum Gas (LPG) hingga tahun 2010 mendatang yang dimulai dengan 1 juta kl minyak tanah pada tahun 2007.
Melihat kasus di atas maka berikut ini akan diuraikan penjelasan kasus dengan Konsep-konsep dasar dalam Ilmu Politik, yaitu:
1. Negara
Menurut Prof. Miriam Budiarjo, Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (control) monopolistis dari kekuasaan yang sah.
Sedangkan tujuan akhir negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (bonum publicum, common good, common wealth).
Melihat kasus di konversi minyak tanah dari perspektif politik, negara memiliki tujuan untuk menghemat pengeluaran negara akibat subsidi gas yang nantinya bisa dialokasikan untuk pendidikan dan pembangunan infrastruktur. Pengkonversian minyak tanah ini juga dikarenakan ketersediaan gas dalam jumlah besar dibanding minyak tanah. Negara sedikit berhasil menutut warganya untuk mematuhi kebijakan tersebut, namun masih banyak warga yang memprotes kebijakan negara tersebut karena masih banyak warga Indonesia yang berada jauh di bawah garis kemiskinan sehingga dirasa tidak kuat untuk membeli tabung gas elpiji bermuatan 3 kg seharga Rp. 15.000. Inilah yang luput dari perhatian pemerintah (negara) bahwa kebijakan negara masih tidak melihat aspek kesejahteraan warganya.
2. Kekuasaan
Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan /tujuan dari perilaku.
Pengkonversian minyak tanah ke gas memang merupakan suatu bentuk kekuasaan pemerintah dalam membuat suatu keputusan dan mengikat warganya untuk mematuhi keputusan yang telah dibuat pemerintah, namun kekuasaan yang dihadapi sekarang ini tidak berharga mutlak karena masih banyak warga yang keberatan atas keputusan tersebut yang dirasa memberatkan orang miskin.
3. Pengambilan keputusan
Keputusan (decision) adalah membuat pilihan diantara beberapa alternatif, sedangkan istilah Pengambilan Keputusan (decision making ) menunjuk pada proses memilih berbagai aternatif yang ada untuk kebijakan publik. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan yang mengikat seluruh masyarakat. Keputusan-keputusan itu dapat menyangkut tujuan masyarakat, dapat pula menyangkut kebijakasanaan-kebijaksanaan untuk mencapai tujuan tersebut (Miriam Budiarjo).
“The process of making government policies” (Ranney)
Pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengkonversi seluruh penggunaan minyak tanah dalam keperluan rumah tangga ke alternatif bahan bakar gas, ini merupakan suatu keputusan yang diambil sesudah mempelajari beberapa alternatif lain misalnya, memprioritaskan pendidikan dan pembangunan infrastruktur lainnya.
Artinya, pengkonversian ini didasari oleh alasan Indonesia memiliki sumber daya alam gas yang relatif lebih banyak dibanding dengan minyak tanah. Selain itu, subsidi minyak tanah senilai 30 trilin rupiah bisa dihemat untuk keperluan lain seperti pendidikan dan pembangunan lain.
Namun dalam melaksanakan pengambilan keputusan ini, Pemerintah luput akan salah satu unsur yang penting, yakni keputusan tersebut hendaklah diambil secara kolektif dengan masyarakat. Faktanya, banyak masyarakat yang memprotes kebijakan ini karena tujuan masyarakat untukmencapai kemakmuran tidak tercapai dengan memningginya harga minyak tanah sedangkan mereka belum siap menerima penggantian bahan bakar gas, ditambah lagi langkanya minyak tanah saat ini. Hal ini menandakan bahwa keputusan ini tidak diambil secara kolektif dengan rakyat terutama rakyat kecil. Memang pengambilan keputusan diwakilkan oleh para wakil rakyat di DPR, namun apakah wakil rakayt mendengar jeritan rakyat kecil. Lalu dimanakah letak pengambilan keputusan hendaklah diambil secara kolektif dan mencakup tujuan-tujuan masyarakat yang dicitakan?
4. Kebijaksanaan Umum (public policy)
Merupakan suatu keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.
Sebenarnya kebijakan konversi ke gas elpiji agak berada di jalur yang tepat. Cadangan gas Indonesia relatif lebih besar ketimbang minyak bumi, meski sebagiannya juga sudah dikonsesikan kepada asing. Namun, yang tidak tepat adalah menjadikan konversi bahan bakar dalam durasi amat pendek serta membiarkan orang miskin tanpa subsidi.
Pengalaman di banyak negara, transisi ke energi yang lebih modern sekurangnya memerlukan waktu hingga puluhan tahun
Akibat tergesa-gesa, di lapangan konversi minyak tanah menjadi kacau sejak perencanaan hingga pelaksanaannya. Sehingga, tujuan dari kebijaksanaan umum yang dibuat pemerintah untuk penghematan minyak tanah dengan beralih ke gas tidak tercapai maksimal akibat timbul berbagai polemik baru dimana-mana.
5. Pembagian (distribusi) dan alokasi (allocation)
Merupakan pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai (values) dalam masyarakat.
Pelaksanaan konversi minyak tanah yang tergesa-gesa membuat minyak tanah bersubsidi sudah ditarik dari wilayah terkonversi, padahal jaringan distribusi gas elpiji pengganti belum tersedia maksimal. Wajar jika resistensi terhadap program konversi kemudian mencuat di banyak tempat.
Lagipula, masih banyak daerah-daerah yang belum mendapatkan pengkonversian ke kompor gas, mereka masih banyak yang menggunakan kompor minyak tanah sehingga imbasnya sangatlah mereka rasakan yakni minyak tanah yang langka karena minyak tanah sudah ditarik oleh pusat, kalaupun ada harganya sangatlah tinggi yang sangat memberatkan warga miskin. Inilah yang dirasa bahwa pendistribusian nilai yang dirancang pemerintah dengan konversi minyak tanah untuk memakmurkan rakyat tidak merata dan tidak mencapai sasaran dengan baik.