HAK AZASI MANUSIA


Ardhiana Sitarusmi
Ilmu Administrasi Fiskal
Mata Kuliah Pengantar Ilmu Politik
Laporan Bacaan “Hak AZASI MANUSIA”

Hak azasi manusia adalah hak yang secara intern melekat pada manusia untuk menopang kehidupannya. Hak ini dimiliki oleh setiap manusia tanpa mengenal perbedaan ras, suku, bangsa, agama, atau gender.
Empat tonggak penting pengakuan HAM:
1. Magna Charta (1215), suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka.
2. Declaration des droits de I’homme et du citoyen (1789), suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan Rvolusi Perancis, sebagai perlawanan dari kesewenangan rezim lama.
3. Bill of Rights (1789), suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika Serikat dalam tahun 1789, dan yang menjadi bagian dari undang-undang dasar pada tahun 1791.
4. Universal Declaration of Human Rights (1948), suatu naskah yang diterima secara aklmasi oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB, dengan catatan lima negara tidak memberikan suaranya.
Generasi HAM
1. Generasi pertama HAM
Ω Hak yang paling pertama diakui adalah hak-hak sipil dan hak-hak politik. Perkembangnnya dipengaruhi oleh pemikiran-pemikian dari John Locke (1632-1714) mengenai Hukum Alam (Natural Rights). Diperkenalkan dan mulai diperjuangkan oleh negara-negara Dunia Pertama atau Barat atau Negara Utara.
Ω Terdiri atas hak-hak; hidup, kebebasan dan kesamaan diri, kesamaan dimuka badan peradilan, kebebasan berpikir, kebebasan memiliki kepercayaan dan beragama, mengeluarkan pendapat tanpa mengalami ganguan, kebebasan berkumpul secara damai, kebebasan berserikat.
2. Generasi kedua HAM
Ω Generasi kedua HAM terdiri dari hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kemunculannya dipicu oleh malaise ekonomi yang melanda dunia (the great depression, 1929-1934). Diperkenalkan dan diperjuangkan negara-negara Dunia Ketiga atau Selatan atau Negara Berkembang. Kemunculan welfare state dipengaruhi oleh HAM dibidang ekonomi.
Ω Terdiri atas hak-hak; pekerjaan, membentuk serikat kerja, pensiun, tingkat penghidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya.
3. Generasi ketiga HAM
Ω Hak-hak azasi generasi keyiga adalah hak-hak di bidang perdamaian dan pembangunan. Diperkenalkan dan diperjuangkan oleh negara-negra Selatan atau Negara Berkembang yang berkepentingan menghindari akibat-akibat konflik global.
Ω Terdiri atas hak-hak; penentuan nasib sendiri di bidang ekonimi, politik, sosial, dan budaya, pembangunan ekonomi sosial, dan hak untuk berpatisipasi dalam memperoleh manfaat dari ”warisan bersama umat manusia” serta ”informasi dan kemajuan lainnya”, perdamaian, lingkungan yang sehat, dan bantuan kemanusiaan. 
Perdebatan Internasional mengenai masalah HAM

Ω Universalisme versus Relativisme Kultural
 Universalisme dianut oleh negara-negara barat yang menginginkan HAM diterapkan secara sama dibelahan bumi manapun.
 Relativisme kultural dianut oleh negara-negara timur dan selatan yang menginkan HAM diterapkan secara berbeda sesuai dengan perbedaan ideology, politik, ekonomi, sosial, dan budaya masing-masing negara.
Ω Individualisme versus Kolektivisme
 Individualisme umumnya dianut negara-negara barat dan utara yang memandang bahwa hak individu lebih penting daripada hak kolektif.
 Kolektivisme dianut oleh negara-negara berkembang di timur atau selatan yang memandang bahwa hak kolektif lebih penting dari hak individu.
Ω Hak sipil dan politik versus hak ekonomi, sosial, budaya
 Negara barat dan utara umumnya menginginkan hak sipil dan politik dijadikan prioritas.
 Negara berkembang umunya menginginkan hak ekonomi, sosial, dan budaya dijadikan prioritas.

Hak Azasi Manusia di Indonesia
Indonesia telah mencantumkan beberapa hak azasi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tersebar dalam beberapa pasal, yaitu:
Pasal 27
1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wadjib mendjundjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada ketjualinya.
2. Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerdyaan dan penghidupan yang lajak bagi kemanusiaan.
3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
Pasal 28
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
BAB XA HAK ASASI MANUSIA
Pasal 28A
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
Pasal 28B
1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Pasal 28C
1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan uman manusia.
2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
Pasal 28D
1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
Pasal 28E
1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkanya, serta berhak kembali.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi denggan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Pasal 28G
Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat menusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
Pasal 28H
1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
2. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabai.
4. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang oleh siapa pun.
Pasal 28I
1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
3. Identitas budaya dan hak masyarakat dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
4. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggun jawab negara, terutama pemerintah.
5. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokaratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
Pasal 28J
1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud sematamata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokaratis.
BAB XI. AGAMA
Pasal 29
1. Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa.
2. Negara mendyamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepertjajaannya itu.
BAB XII. PERTAHANAN NEGARA
Pasal 30
1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Repbulik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat, segabai kekuatan pendukung.
3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

BAB XIII. PENDIDIKAN
Pasal 31
1. Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran.
2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistim pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Sumber Bacaan:
1. Budiardjo, Miriam. 2000. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama.